Golkar: Lupakan Subsidi BBM, Alihkan ke Pendidikan & Kesehatan

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

Jakarta - Berdasarkan data pemerintah sebanyak 77% Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak tepat sasaran. Ada keinginan dari anggota DPR-RI agar subsidi energi termasuk BBM yang mencapai Rp 286 triliun tersebut ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar, Satya W Yudha, 77% tidak tepat sasaran tersebut dikarenakan paradigma subsidi masih pada harga, sehingga setiap warga negara golongan apapun mempunyai akses untuk menikmati BBM subsidi.

"Baik kaya, miskin, mampu atau tidak semua punya hak dan akses untuk menikmati BBM subsidi. Bayangkan warga miskin yang tidak punya kendaraan, apakah mereka bisa menikmati subsidi tersebut? Tentunya tidak karena dia tidak punya kendaraan. Tapi orang kaya yang punya mobil lebih dari satu, bebas membeli BBM subsidi sesuka dia, itulah kenapa subsidi BBM lebih banyak tidak tepat sasaran," kata Satya ketika dihubungi, Selasa (18/9/2012).

Menurut Satya perlu adanya perubahan paradigma subsidi yang dari harga ke subsidi langsung.

"Subsidi langsung ini dalam artian ada kelompok-kelompok tertentu masyarakat yang bisa mendapatkan subsidi, misal keluarga berpenghasilan di bawah upah UMR jika istri atau dirinya melahirkan akan ditanggung negara alias gratis, sekolah dari SD-SMA gratis, dia sakit gratis negara menanggung hingga tingkatan tertentu," ujarnya.

Ia bisa membayangkan jika Rp 286 triliun subsidi energi dari subsidi BBM, LGV, LPG dan listrik tersebut digunakan untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia.

"Pasti akan sangat terasa bagi masyarakat yang tidak mampu, lebih tepat sasaran, tapi ini bukan BLT. Kalau BLT konotasinya negatif karena bisa dimanfaatkan partai politik, tapi ini seperti jaringan pengaman masyarakat," katanya.

Menurut Satya, nantinya Bappenas dan Kementerian ESDM dan kementerian terkait bisa menyusun dan mengkategorikan, golongan masyarakat mana saja yang bisa menikamati subsidi tersebut.

"Jadi sudah saatnya kita melupakan subsidi energi, tetapi bukan berarti benar-benar dicabut, karena jika dicabut akan membuat harga BBM subsidi diserahkan pada mekanisme pasar, kalau sudah itu terjadi artinya kita melanggar undang-undang, subsidi energi ada tapi kecil, semakin kecil subsidinya, disparitas harga makin menipis sehingga membuat orang tidak terlalu untung untuk menyalahgunakan, menyelundupkan atau mencuri BBM subsidi," tandasnya.

(rrd/hen)

18 Sep, 2012

-
Source: http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/590259/s/238ba744/l/0Lfinance0Bdetik0N0Cread0C20A120C0A90C180C1755560C20A247930C10A340Cgolkar0Elupakan0Esubsidi0Ebbm0Ealihkan0Eke0Ependidikan0Ekesehatan/story01.htm
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Anda sedang membaca artikel tentang

Golkar: Lupakan Subsidi BBM, Alihkan ke Pendidikan & Kesehatan

Dengan url

http://mobile-sulition.blogspot.com/2012/09/golkar-lupakan-subsidi-bbm-alihkan-ke.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Golkar: Lupakan Subsidi BBM, Alihkan ke Pendidikan & Kesehatan

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Golkar: Lupakan Subsidi BBM, Alihkan ke Pendidikan & Kesehatan

sebagai sumbernya