Gerakan Tolak Politik Uang di Pilkada DKI

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah organisasi masyarakat pagi ini, Ahad 16 September 2012 mendeklarasikan deklarasi anti politik uang dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua. Mereka menyatakan politik uang merupakan ancaman besar bagi demokrasi pada pilkada yang digelar Kamis, 20 September 2012.

Aktivis pada Jaringan Pendidikan dan Pemilih untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz mengatakan pemilihan gubernur seharusnya menjadi ruang pemenuhan kedaulatan bagi warga DKI. "Kami (warga) menolak segala bentuk hasutan untuk memilih berdasarkan uang," kata peneliti pada Jaringan Pendidikan dan Pemilih untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz di sela deklarasi anti politik uang di Gelora Bung Karno, Ahad, 16 September 2012.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja mengatakan, berdasarkan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah, praktek. politik uang sangat sulit dihindari. Hal ini juga terjadi pada pilkada putaran pertama seperti yang dilaporkan beberapa lembaga.

Menurut Adnan untuk mencegah politik uang diperlukan komitmen seluruh kelompok masyarakat untuk menolak politik yang dalam pilkada putaran kedua nanti. Dia yakin kalau pilkada dikawal sejak awal, maka praktek politik uang dapat dikurangi. "Harus bersama-sama mengedukasi publik untuk sadar dan tidak asal pilih."

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Hadar Navis Gumay mengatakan keterlibatan publik dalam mengawasi pilkada perlu ditingkatkan. Publik juga diminta tidak sembarang pilih. "Jangan sia-siakan suara kita walaupun cuma satu, karena wargalah nanti yang menentukan lima tahun lagi."

Deklarasi anti politik uang ini diikuti sejumlah kelompok pegiat pemilu dan demokrasi, solidaritas perempuan, mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi untuk Pilkada Jakarta Berintegritas. Mereka meminta warga meninggalkan jargon lama "ambil uangnya jangan pilih orangnya" dan beralih pada jargon baru "stop politik uang, jangan ambil uangnya."

IRA GUSLINA SUFA

Mobile Solution