Amankan Aksi Mogok Nasional, Polri Terjunkan 1.100 Personel

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia akan menerjunkan 11 satuan setingkat kompi (SSK) Satuan Brimob Polri untuk mengantisipasi kemungkinan bentrokan yang terjadi pada saat pelaksanaan aksi mogok nasional. Kesebelas SSK tersebut nantinya akan diperbantukan di tiga kepolisian daerah, yakni Polda Metro Jaya, Polda Banten dan Polda Jawa Barat.

"Untuk antisipasi, Mabes akan menurunkan 11 SSK atau sekitar 1.100 personel untuk mem-back up polda dalam penanganan aksi mogok nasional," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Senin (28/10/2013).

Ronny mengatakan, ribuan personel tersebut akan diperbantukan selama tiga hari, terhitung sejak Senin (28/10/2013) hingga Rabu (30/10/2013) mendatang. Kendati demikian bantuan tersebut sifatnya hanyalah kondisional saja. Artinya, jika memang benar dibutuhkan, Mabes Polri akan menerjunkan pasukannya.

Sementara itu, untuk kepolisian daerah lain, Ronny mengatakan, penambahan pasukan akan diberikan oleh kepolisian daerah lain yang berada di sekitar kepolisian daerah yang bermasalah.

"Kalau ada polda lain yang memerlukan bantuan, maka polda tetangganya yang akan menerjunkan pasukannya," katanya.

Ronny menambahkan, sesuai dengan perijinannya, aksi mogok buruh tersebut hanya akan dilaksanakan di sekitar lokasi pabrik tempat mereka bekerja. Jika pada saat pelaksanaan para buruh bertindak anarkis dan melakukan aksi demonstrasi yang mengancam ketertiban umum, maka Polri tak akan segan mengambil langkah tegas.

"Prosedur tetapnya kan sudah ada, kita mencegah. Jika terjadi aksi anarkis, akan diawali dengan pengendalian masa baru penanggulangan masa," tegasnya.

Editor : Caroline Damanik

2:44 PM | 0 komentar | Read More

Survei PWS: Jika Pemilu Hari Ini, Prabowo Menang

JAKARTA, KOMPAS.com -  Hasil survei yang dilakukan Political Weather Station (PWS) menunjukkan bahwa Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesai Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menempati urutan pertama yang dipilih responden sebagai presiden.

Prabowo yang mendapatkan 16,7 persen suara responden tersebut mengalahkan Megawati Soekarnoputri (12,5 persen), dan Aburizal Bakrie (10,9 persen). “Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, seandainya hari ini Pemilu, siapa yang Anda pilih. Kami mengajukan pertanyaan tertutup dan hasilnya yang tertinggi Prabowo,” kata peneliti PWS Imam Sofyan di Jakarta, Minggu (27/10/2013).

Survei ini dilakukan terhadap 1.070 responden di 34 provinsi dalam kurun waktu 21 September hingga 24 Oktober 2013. Responden dalam survei ini sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan latar pendidikan sebagian besar lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Metode survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pedomen kuesioner.

Masih berdasarkan suvei itu, capres yang menempati urutan keempat adalah Jusuf Kalla (9,4 persen), diikuti Surya Paloh (7,6 persen), Rhoma Irama (6,4 persen), dan Wiranto (6,1 persen), Mahfud MD (5,7 persen) Hatta Rajasa (4,2 persen), Yusril Ihza Mahendra (2,1 persen), Surayadharma Alie (0,6 persen), sisanya adalah repsonden yang menjawab rahasia sebanyak 3,8 persen, dan tidak menjawab dan tidak tahu sebanyak 12,9 persen.

“Kami mengajukan pertanyaan tertutup terhadap responden dalam survei ini,” ujar Imam.

Adapun calon presiden yang dimasukkan sebagai pilihan adalah mereka yang sudah resmi diusung partai politik atau dimunculkan partainya masing-masing. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang merajai hasil survei-survei belakangan ini tidak dimasukkan sebagai pilihan. PWS menempatkan Jokowi sebagai pilihan dalam survei lainnya, yakni tokoh muda yang dapat menjadi alternatif sebagai capres 2014. Dalam survei mengenai tokoh muda berpotensi itu, Jokowi menempati urutan nomor satu di PDI-Perjuangan dengan suara responden 70,1 persen, diikuti Puan Maharani (15,7 persen), dan Pramono Anung (3,9 persen), sementara sisanya, sebesar 10,1 persen memilih tidak menjawab.

Editor : Egidius Patnistik

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Dinilai Melecehkan Wartawan, Prabowo Minta Maaf

- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya meminta maaf atas ucapannya yang dianggap menghina profesi wartawan. Hal itu menyusul pernyataannya saat memberikan sambutan di hadapan warga dalam acara silaturahmi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Jumat (25/10/2013).

"Saya kira itu disalahartikan, dibesar-besarkan. Tetapi saya meminta maaf kepada awak media jika hal itu telah menyinggung perasaan," kata Prabowo usai kegiatan Deklarasi Komitnen Partai Gerindra untuk pembangunan desa di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Sebelumnya, saat brpidato di depan ribuan warga yang dalam acara silaturahmi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Gedung Intan Balarea Garut, Jumat lalu, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan jika dirinya tidak masuk ke dalam survei calon presiden, yang digelar sejumlah lembaga menjelang Pemilu 2014. Prabowo juga meminta warga untuk tidak mempercayai sejumlah media. 

"Jangan percaya kadang-kadang apa yang disampaikan oleh media-media. Media-media itu manusia juga. Kalau Hakim Agung, kalau Hakim MK bisa disogok, apalagi wartawan, sama saja. Ada yang bikin survei, saya nggak dimasukkan. Ya enggak apa-apa," kata Prabowo.

Prabowo pun mengajak warga untuk memilih pemimpin yang terbaik pada Pemilukada Garut 2013 putaran kedua dan Pemilu 2014. Warga, tuturnya, hendaknya jangan memilih pemimpin yang tidak bisa mengelola keuangan negara dengan benar.

Saat ditemui wartawan setelah memberikan pidato kepada warga dan para simpatisannya itu, Prabowo menuturkan tidak bermaksud menyudutkan wartawan dalam pidatonya. Prabowo hanya menyamakan wartawan dengan profesi-profesi lainnya yang juga tidak luput dari kesalahan.

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Akil Menolak Diperiksa karena Harus Didampingi Penyidik KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar melalui pengacaranya, Otto Hasibuan menolak diperiksa Majelis Kehormatan MK sepanjang pemeriksaannya dilakukan secara terbuka. Otto juga mengatakan bahwa kliennya tidak mau diperiksa jika ada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendampinginya.

“Kita tidak mau dia diperiksa kalau ada di sana penyidik KPK karena pemeriksaan mana pun harus bebas, tidak boleh ada tekanan apapun, sebab kalau ada di situ penyidik, berarti memberikan situasi tidak nyaman terhadap Akil, sedangkan ini mengenai kasus etik,” ujar Otto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Di samping itu, menurut Otto, kliennya merasa tidak perlu lagi diperiksa MK terkait dugaan pelanggaran kode karena Akil telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua MK. Lebih jauh Otto mengungkapkan, Ketua Majelis Kehormatan Harjono dikhawatirkan tidak independen jika ada penyidik KPK yang ikut mendampingi Akil berhadapan dengan Majelis Kehormatan. Pasalnya, menurut Otto, Harjono yang masih menjadi hakim konstitusi berpotensi terlibat dalam kasus dugaan suap yang menjerat Akil.

“Karena dia masih hakim konstitusi yang berpotensi menjadi masalah dalam persoalan ini, mudah-mudahan tidak, tapi kan kabar-kabarnya oleh KPK mau diperiksa hakim konstitusinya, berarti kan secara psikologis itu akan mempengaruhi independensi dia dalam menangani perkara ini,” tutur Otto.

Dia juga menilai Majelis Kehormatan tidak transparan jika memerika Akil secara tertutup. Otto menyayangkan metode pemeriksaan Majelis Kehormatan yang berbeda–beda untuk para saksi. Ada saksi yang dimintai keterangan secara terbuka, namun ada pula yang diperiksa secara tertutup seperti halnya para hakim MK selain Akil.

“Itulah yang enggak benar, masak ada yang on, ada yang off, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Perlakuan yang sama dong, jangan ada diskriminasi, lagipula kalau terbuka, kita senang dong, katanya mau transparan, jangan nanti katanya lawyer yang menutup-nutupi,” kata Otto.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Harjono mengatakan bahwa pemeriksaan Akil dilakukan secara tertutup atas permintaan KPK. Dikhawatirkan, pemeriksaan terbuka akan menganggu proses penyidikan kasus Akil yang ditangani KPK.

Ada pun Akil ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait penanganan sengketa pemilihan kepala daerah. Namun menurut Otto, alasan itu tidak bisa dibenarkan. Dia mengatakan, seharusnya sejak awal Majelis Kehormatan memeriksa saksi-saksi yang lain secara tertutup.

“Lho kenapa Majelis Kehormatan melakukan itu (sidang terbuka)? Kalau begitu, tertutup dong. Ini pembelajaran bagi seseorang, bagi berbagai pihak karena ramai-ramai lalu terbuka, makanya sekarang kita tuntut terbuka,” ucapnya.

Editor : Caroline Damanik

2:43 PM | 0 komentar | Read More

KPU, untuk Apa Kerja Sama dengan Lemsaneg?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum didesak segera menghentikan kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data pemilu 2014. Penghentian kerja sama itu dinilai untuk menghilangkan kecurigaan publik terhadap KPU dan mencegah prasangka buruk terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013), menyikapi rencana rapat gabungan antara Komisi I, Komisi II, KPU, dan Lemaseng, siang ini.

Hidayat mengatakan, PKS sepakat bahwa data pemilu harus diamankan agar tidak muncul lagi ketidakpercayaan publik seperti Pemilu 2009. Namun, pihaknya berpendapat, menggandeng Lemsaneg bukan solusi.

Hidayat mengatakan, Lemsaneg merupakan lembaga negara di bawah Presiden. Masalahnya, tambah dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Ketua Umum DPP Demokrat. Kepala Lemnaseg, kata dia, juga seorang perwira tinggi TNI aktif.

"Sangat terkait komando. Kita tidak ingin ini menghadirkan politik yang saling mencurigai, saling mempertanyakan. Jangan sampai Pak SBY dibebani dengan prasangka lain. Sudah terlalu banyak prasangka terhadap Presiden. Jangan ditambah lagi terkait Lemsaneg," kata Hidayat.

Anggota Komisi I itu berpendapat, sebaiknya KPU menggandeng lembaga yang bisa dipercaya seperti Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) atau lembaga akademisi seperti ITB. Menurutnya, sebaiknya Lemnaseg bekerja sesuai tupoksinya.

Mantan Ketua MPR itu lalu menyinggung masalah yang tengah dihadapi KPU, yakni soal Daftar Pemilih Tetap Nasional untuk pemilu 2014. KPU, kata dia, jangan lagi menambah masalah baru dengan mempertahankan kerja sama tersebut.

"Kami akan menolak dan kami akan sampaikan agar KPU segera menghentikan MoU dengan Lemsaneg. Masalah ini mudah diselesaikan, udah enggak usah digandeng Lemnaseg, toh Lemsaneg tidak ingin digandeng-gandeng," pungkas Hidayat.

Seperti diberitakan, KPU menyebut kerjasama dengan Lemsaneg masih bisa dibatalkan sesuai klausul dalam MoU kedua pihak. Ada lima asepk kerja sama antara KPU dan Lemsaneg dalam pengamanan data pemilu 2014 .

Pertama, penyediaan dan pengembangan SDM dalam pengamanan sistem dan jaringan teknologi informasi. Kedua, penyediaan perangkat dan sistem pengamanan data dan informasi.

Ketiga, pengamanan dokumen elektronik dan distribusinya. Keempat, pengamanan data center dan perangkat. Kelima, pengamanan data elektronik dan komunikasi pimpinan KPU.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Mendagri Minta Daerah Pemekaran Tak Hanya Utamakan Mobil dan Rumah Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta para kepala daerah otonom baru atau daerah pemekaran agar tidak menggunakan anggaran dengan memprioritaskan pembelian kendaraan dinas, pembangunan rumah jabatan dan gendung perkantoran yang megah.

"Saya minta, kepada para penjabat bupati, dalam menggunakan anggaran bagi daerah, jangan hanya memprioritaskan untuk pembelian kendaraan roda empat, pembangunan rumah jabatan dan gedung perkantoran yang megah," ujar Gamawa, dalam sambutannya pada pelantikan tiga penjabat bupati daerah otonom baru, Rabu (23/10/2013) di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, para kepala daerah seharusnya menggunakan sumber-sumber pendanaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

"Prioritaskan sarana dan prasarana pemerintah yang menunjang kemudahan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Dia juga meminta para penjabat bupati untuk segera mempersiapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan demikian, pemanfaatan lahan dapat terarah dan terencana sejak awal pengelolaan. Selain itu, Gamawan meminta penjabat bupati menggunakan bantuan dan fasilitas yang diberikan daerah induk dengan baik.

"Sehingga hasilnya betul-betul dapat mendukung percepatan terwujudnya daerah otonom baru yang maju dan mandiri," kata dia.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Gagal Jaga Netralitas Polri di 2014, Sutarman Bisa Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan menilai Komisaris Jenderal Sutarman merupakan Kepala Polri yang paling berada di posisi tak menguntungkan. Pasalnya, waktu pelantikan Sutarman berdekatan dengan bergulirnya waktu pemilihan umum yang membuatnya akan menghadapi banyak risiko.

Trimedya menjelaskan, panasnya suhu politik nasional jelang bergulirnya pemilu menantang Sutarman untuk dapat menjamin netralitas institusi Polri. Bila gagal menjaga netralitas tersebut, ancaman seriusnya adalah pencopotan jabatan sebagai Kapolri lebih cepat dari usia pensiunnya yang tersisa dua tahun lagi.

"Pak Tarman ini yang paling enggak enak jadi Kapolri, nasibnya (sebagai Kapolri) bisa setahun, bisa dua tahun. Kalau enggak percaya (dapat netral) bisa digunting, 2014 enggak Kapolri lagi dia," kata Trimedya, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Di luar itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, tantangan lain untuk Sutarman setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh presiden adalah masa krusial yang tengah melilit tubuh Polro. Belum lagi adanya ancaman pihak tertentu yang ingin menggoyang eksistensi Polri.

Atas dasar hal tersebut, Trimedya meminta Sutarman bersiap diri, khususnya menghadapi pemilu 2014. Ia yakin, pemilu di 2014 eskalasinya akan jauh lebih tinggi ketimbang pemilu di 2009.

"Usia pensiun pak Tarman kan dua tahun lagi, tapi kalau enggak bisa menjaga diri, selesai dia setahun. Pak Tarman harus tahu, Polri bisa krisis kalau dia narik ke dalam politik," tandasnya.

Sebagai informasi, rapat paripurna DPR telah menetapkan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai Kapolri terpilih. Rapat paripurna penetapan Sutarman sebagai Kapolri sempat dihujani sejumlah interupsi anggota DPR.

Sepak terjang Sutarman

Sutarman meniti karier di kepolisian dari bawah. Dia merupakan anak petani kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah. Sutarman sempat mengenyam pendidikan Akpol pada tahun 1981. Setelah itu, dia berdinas pertama kali di Polda Jabar sebagai Pa Staf Lantas Polres Bandung pada tahun 1982. Ia juga menjadi Kapolsek Dayeuh, Bandung pada tahun 1982 dan menjadi Kasat Lantas Polres Sumedang pada tahun 1983.

Mulai tahun 1988-1995, Sutarman berdinas di Polda Metro Jaya. Pada tahun 2000, Sutarman juga dipercaya sebagai ajudan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid. Dia juga akhirnya dipercaya menjabat sejumlah posisi penting seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Kepulauan Riau.

Terakhir, Sutarman menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Nama Sutarman dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon tunggal Kapolri. Surat Presiden kepada DPR disampaikan pada akhir September 2013 lalu.

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Pesan Mega untuk Perusahaan yang Dipimpin \"Jokowi\" Asal Korsel

TANGERANG, KOMPAS.com - Kedatangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ke PT KMK Global Sports disambut antusias oleh ribuan buruh di perusahaan itu. Megawati kemudian memberi pesan khusus untuk manajemen dan buruh perusahaan yang memroduksi sepatu tersebut.

Megawati datang ke PT KMK didampingi oleh Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Telah menunggu di lokasi, Wakil Gubernur Banten Rano Karno beserta CEO PT KMK Global Sports CK Song.

Setelah beramah tamah dan menyaksikan paparan dari manajemen PT KMK, Megawati beserta rombongan diajak melihat ruang produksi setelah sebelumnya diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan menuliskan pesan di sebuah kanvas sebagai penanda atas kunjungannya.

"Terus bekerja, bekerja, dengan giat. Perikemanusiaan adalah sila yang utama dalam Pancasila," kata Megawati, di sebuah kanvas tersebut.

Selanjutnya, Megawati mulai menyusuri ruang produksi di parusahaan tersebut. Ribuan buruh yang semula sedang bekerja, seketika menolehkan pandangannya kepada Megawati. Di sisi lainnya, langsung berebut merangsek ke barisan depan, berusaha menjabat tangan atau berfoto bersama Presiden RI kelima itu.

Di ruang produksi, CK Song yang terus mendampingi Megawati mengajak rombongan ke arah kantin di sebuah hall di kompleks perusahaan itu. Di sana, ribuan buruh lainnya telah menunggu, bahkan ada sebuah panggung mini yang disiapkan untuk Megawati memberikan sambutannya.

"Sembilan tahun yang lalu, Ibu (Megawati) datang, dan setelah itu KMK menjadi maju," kata CK Song di depan para pegawainya.

Tak ketinggalan, Megawati juga menyampaikan pesan yang sama. Ia mengatakan, pada kunjungan sebelumnya, perusahaan ini bisa dikategorikan ada di fase yang memprihatinkan, terancam bangkrut. Setelah dilakukan komunikasi tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, perlahan tapi pasti produksi perusahaan ini terus meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pegawainya.

"Lanjutkan apa yang telah dikerjakan selama ini. Menjadi industri yang lebih ramah pada lingkungan, termasuk hubungan secara manusiawi dengan buruh," ujarnya disambut tepuk riuh ribuan buruh yang menyaksikan.

Setelah memberikan pesannya, Megawati lalu menyempatkan diri makan siang bersama.

Untuk diketahui, CEO PT KMK Global Sports, CK Song, adalah seorang pengusaha asal Korea Selatan. Jumlah pegawai di perusahaan ini mencapai sekitar 18.000 jiwa. CK Song dianggap memiliki gaya memimpin seperti Jokowi karena gaya kepemimpinannya. (Baca: Ada Orang Korsel Disebut "Mirip" Jokowi, Mega Penasaran)

Ia mewajibkan seluruh pegawainya, termasuk pegawai asing, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.

Selain itu, CK Song juga kerap blusukan ke rumah para pegawainya untuk menilik kesejahteraan tiap pegawainya. Ia adalah pemimpin yang tak elitis, yang mewajibkan semua pegawainya bersikap ramah, selalu tersenyum, dan tak segan-segan untuk berkomunikasi dengan semua pegawai demi menyamakan pandangan terkait usaha yang dijalankannya saat ini.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Dan Ical Pun Goyang Bareng Zaskia Gotik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedangdut Zaskia Gotik turut mengisi acara peringatan HUT ke-49 tahun Partai Golkar, Minggu (20/10/2013), di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie pun ikut naik ke atas panggung dan bergoyang dengan pedangdut yang terkenal dengan "Goyang Itik"-nya itu.

Saat naik ke atas panggung, Ical pun langsung berkelakar dengan menggunakan bahasa Vicky, mantan tunangan Zaskia.

"Kontroversi hati, konspirasi kemakmuran," canda Ical yang disambut tawa Zaskia dan para penonton.

Setelah itu, Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya yang berperan sebagai MC, mempromosikan Ical sebagai calon presiden yang akan diusung Golkar. Ia mengatakan, sejak era Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia tidak pernah memiliki presiden dengan latar belakang pengusaha. Dengan latar belakang pengusaha, Tantowi meyakinkan para penonton kalau Ical akan peduli pedagang-pedagang kecil.

Setelah Tantowi selesai mempromosikan sosok Ical, giliran Zaskia yang mempromosikan suara merdu dan goyangnya.

Selain dimeriahkan oleh kehadiran Zaskia, acara HUT ke-49 Golkar juga diramaikan dengan pidato Ical, pemotongan tumpeng, pembagian sembako, pasar murah, hingga pembagian doorprize. Hadir dalam acara, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, Wakil Ketua Umum Theo L Sambuaga, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, dan sejumlah elit Partai Golkar.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Partai Demokrat: Jangan Tanya Presiden soal Bunda Putri

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini sosok Bunda Putri masih misterius. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta kepolisian dan intelijen untuk mencari tahu identitas Bunda Putri.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan mengenai sosok Bunda Putri jangan lagi ditanyakan pada Presiden. Sebab, Presiden sudah dengan tegas mengatakan tidak kenal dengan Bunda Putri.

"Ada apa dengan Bunda Putri? Bukan dipertanyakan kepada Presiden, tapi justru pada LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Nurhayati di Jakarta, Sabtu (19/10/2013).

Luthfi yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu memang orang yang pertama kali menyebut SBY dekat dengan Bunda Putri. Hal itu disampaikan Luthfi ketika bersaksi di persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi dan pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah.

Mengenai sosok Bunda Putri yang belum terungkap, Nurhayati meminta publik bersabar. "Kan sudah diserahkan ke Kapolri kalau tidak salah. Sabar, dong. Presiden bicara semua dikomentari. Hargailah. Kita belajar menghargai siapa saja pimpinan kita, apalagi Presiden," katanya.

Foto seorang wanita yang disebut sebagai Bunda Putri dengan para pejabat juga telah beredar di dunia maya. Salah satunya foto dengan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng.

Nurhayati meminta publik tak langsung menyimpulkan bahwa para pejabat tersebut kenal dengan Bunda Putri. Menurutnya, banyak orang yang suka meminta foto bersama dengan pejabat.

"Kalau ada foto yang ngaku-ngaku itu, kan biasa. Saya biasa foto di konstituen, sering orang minta foto bareng saya. Apa saya keberatan foto sama rakyat?" kata Nurhayati.

Hingga kini Luthfi mengaku tak tahu identitas asli Bunda Putri. Dia pertama kali mengenal Bunda Putri di rumah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Luthfi juga pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah.

Luthfi datang setelah mendapat kabar rekannya Ahmad Fathanah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu, ia mendengar kabar melalui pemberitaan bahwa KPK juga menangkap seorang sopir menteri.

Tujuan Luthfi ke rumah Bunda Putri untuk menanyakan kebijakan reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Luthfi khawatir penangkapan oleh KPK bermuatan politis dan hanya untuk menggeser menteri yang menjadi jatah PKS.

Luthfi mengetahui Bunda Putri sebagai orang yang sangat dekat dengan SBY. Pernyataan Luthfi itu langsung membuat SBY geram. SBY menyebut Luthfi bohong 1.000 persen. Bunda Putri juga diketahuinya sebagai anak salah satu pendiri Partai Golkar.

Sementara itu, jaksa pernah memutar rekaman pembicaraan antara Luthfi dan Bunda Putri melalui ponsel Ridwan. Pada rekaman itu, Luthfi menyebut Bunda Putri bisa mengondisikan decision maker atau pengambil keputusan.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Kemarahan Ani Yudhoyono Dinilai Hanya Spontanitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli ikut mengomentari marahnya Ani Yudhoyono di instagram. Menurutnya, kemarahan Ibu Negara itu hanya reaksi spontan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Melani menjelaskan, dirinya mengenal Ani dengan sangat dekat. Sepengetahuannya, sosok Ani sangat keibuan dan memiliki karakter yang mengayomi.

"Jadi tanggapan itu spontan saja. Bu Ani memang tipe orang yang ingin mengajari, ya seperti guru, ingin semua jadi pintar," kata Melani, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan ini menuturkan, apa yang disampaikan oleh Ani Yudhoyono juga mengandung pesan agar masyarakat tak sembarangan memberi komentar. Ia meminta masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya terjadi sebelum memberikan komentarnya.

"Mungkin Bu Ani sedang dalam suatu acara yang mengenakan batik, terus lewat di pantai yang bagus, jadi wajar kalau berfoto dan menggunakan batik di pantai," ujarnya.

Untuk diketahui, akun Instagram milik Ibu Negara Ani Yudhoyono kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bukan karena hasil karya Ani, melainkan karena komentar istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ani menyebut follower-nya "sangat bodoh".

Masalah itu muncul dalam foto keluarga SBY ketika berada di Pantai Klayar, Desa Sendang, Pacitan, Jawa Timur. Mereka yang berpose di pinggir pantai, yakni SBY dan Ani, Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan serta putrinya Almira Tunggadewi Yudhoyono alias Aira. Ada pula Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya, Siti Rubi Aliya Rajasa. Mereka semua kompak mengenakan pakaian batik.

Rupanya, pakaian batik itu yang menjadi pemicu masalah. Salah satu follower Ani dengan akun @erie_nya berkomentar, "Baju batik sudah dikenakan di mana-mana, bukan hanya untuk acara resmi saja, namun juga acara setengah resmi, bahkan santai."

Entah mengapa sepertinya Ani merasa terganggu dengan komentar itu. Ia bereaksi dengan membalas @erie_nya, "Subhanallah, komentar anda yang sangat bodoh. Kok anda tidak berpikir bahwa kami sedang melakukan kunjungan dan mampir sebentar ke pantai itu sekalian lewat? Come on, apa tak ada komentar lain yang lebih bisa diterima siapa saja?"

Editor : Caroline Damanik

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Ketua KPK: Hubungan Atut dan Akil Masih Terus Digali

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013). | KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

AMBON, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku, hingga saat ini KPK masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman atas kemungkinan keterlibatan Gubernur Banten Ratu Atut dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

“Kita masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti di lapangan dan informasi sebelum kita menyimpulkan ada tidaknya keterlibatan Atut dalam kasus ini,” kata Abraham saat menggelar konferensi pers di Gedung Islamic Center Ambon, seusai menghadiri acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Maluku, Kamis (17/10/2013) siang.

Menurut Abraham, KPK sangat meyakini jika kasus suap Ketua MK tidak hanya melibatkan enam orang yang saat ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pasti ada aktor lain di balik kasus tersebut yang kemungkinan akan diusut KPK, dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita sangat yakin kasus yang terjadi saat ini tidak hanya melibatkan Ketua MK dan enam tersangka lain, kita masih melihat potensi dan kemungkinan lain ada aktor-aktor yang mungkin terlibat,” ujarnya.

Abraham berharap, semua pihak dapat bersabar karena KPK hingga kini masih menyelidiki kasus suap Ketua MK dan kemungkinan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut.

Dalam kesempatan ini, Abraham juga menjelaskan, KPK masih menangani dan mendalami kasus yang melibatkan adik Gubernur Banten yang telah ditetapkan tersangka itu.

Editor : Glori K. Wadrianto

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Ini 3 Faktor Suburnya Klan Atut di Banten

JAKARTA, KOMPAS.com — Tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardana (TCW) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyingkap tabir realitas politik Banten. Sejak provinsi Banten berdiri, wilayah tersebut dikuasai oleh klan Ratu Atut Chosiyah yang "dibekingi" oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan kelompok Jawara di Banten. Pengamat politik dari Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta), Abdul Hamid, menilai, setidaknya ada tiga alasan keluarga Atut lebih dominan dibandingkan dengan klan atau kekuatan politik lain di Banten.

"Pertama, mereka memiliki kekuatan ekonomi paling kuat karena mendominasi proyek-proyek pemerintah sejak Provinsi Banten berdiri," katanya melalui pesan elektronik kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013).

Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Banten terhadap Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pekerjaan Umum, klan Atut memenangi 175 proyek senilai Rp 1,148 triliun dalam kurun waktu antara 2011 hingga 2013. Dominasi proyek-proyek itu dilakukan melalui sepuluh perusahaan yang dikendalikan langsung keluarga Atut dan 24 perusahaan yang dimiliki para kroni Atut.

"ICW menduga adanya permainan dalam pemenangan proyek layaknya arisan keluarga," jelas Koordinator Divisi Politik Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, beberapa waktu lalu.

Kedua, menurut Hamid, berkuasanya Atut juga disebabkan pragmatisme partai politik sehingga klan Atut bisa menyewa partai-partai sebagai kendaraan politik. Meski kendaraan utamanya Golkar, pada pemilihan bupati Tangerang 2007 dan 2012, mereka juga menggunakan partai lain. Kuatnya pengaruh klan Atut ke partai-partai politik, kata Hamid, juga berdampak pada kuatnya pengaruh mereka di DPRD Banten.

"Foto anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Banten yang nonton bareng F1 dengan TCW menunjukkan hal itu," sambungnya.

Selain didukung faktor politik dan ekonomi, klan Atut juga ditopang oleh kelompok jawara di Banten sebagai faktor ketiga. Hamid mengatakan Ayah Atut, Chasan Sochib, merupakan binaan Golkar yang mengorganisasikan kelompok jawara pada masa Orde Baru. Kedekatannya dengan orang-orang pemerintah membuat Chasan menjadi jembatan antara militer, birokrasi, Golkar, dan masyarakat Banten.

"Dia (Chasan) yang membentuk Satkar Jawara yang sekarang bernama PPPSBBI (Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia)," tambahnya.

Sejak Banten terpisah dari Provinsi Jawa Barat, kelompok jawara tersebut menguasai administrasi pemerintahan di Banten. Puncaknya, anak Chasan, Ratu Atut, menjadi Wakil Gubernur Banten, mendampingi (alm) Djoko Munandar, yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat Djoko tersangkut korupsi, Ratu Atut menjadi Gubernur Banten pada tahun 2005.

Berdasarkan data yang dihimpun, klan Atut menguasai empat dari delapan kabupaten/kota yang ada di Banten. Empat kabupaten/kota itu masing Kabupaten Serang (Ratu Tatu/adik tiri Atut), Kabupaten Pandeglang (Heryani/ibu tiri Atut), Kota Serang (Tubagus Haerul Jaman/adik tiri Atut), dan Kota Tangerang Selatan (Airin Rachmi Diany).

Hamid juga menuturkan, kelompok jawara ini sering melakukan kekerasan, terutama sebelum era pilkada langsung tahun 2002-2006. Korban utama kekerasan tersebut, kata Hamid, adalah para jurnalis. Hal inilah yang menyebabkan kasus-kasus korupsi dan kekerasan tidak muncul di media lokal Banten.

"Tapi sekarang polanya berubah. Kalau dulu menggunakan kekerasan, sekarang lebih banyak menggunakan advertorial atau iklan pemerintah sebagai alat menekan media," tandasnya.

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Lewat Twitter, Presiden SBY Ucapkan Selamat Idul Adha

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1434 H kepada seluruh umat muslim. Ucapan itu disampaikan Presiden melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Selasa (15/10/2013).

"Mari kita tingkatkan keimanan, ketaqwaan, pengorbanan, serta pengabdian kita kepada negara tercinta," kata Presiden.

Presiden mengatakan, ada lima hal yang membuat seseorang sukses selain atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, memiliki idealisme tentang kehidupan yang baik. Kedua, harus memiliki cita-cita dan tujuan. Jika tanpa tujuan yang jelas, maka hanya sia-sia.

Ketiga, tambah Presiden, cita-cita dan tujuan itu harus diperjuangkan. Jalan keras dan berliku, katanya, akan mengantarkan mencapai cita-cita yang besar. Keempat, menjunjung nilai moral dan etika dalam perjuangan.

"Kelima, dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita, kita harus siap dan mau berkorban. Pengorbanan sering sangat berat dan menyakitkan. Semoga perayaan hari raya kurban tahun ini memberikan semangat dan keteguhan kita untuk meraih cita-cita dan sukses dalam hidup di jalan Allah," kata Presiden.

Pagi tadi, Presiden didampingi Ny Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono didampingi Ny Herawati Boediono melaksanakan shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam khotbahnya, Prof Faried Wadjedy mengatakan, ada tiga hikmah yang tersirat dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim.

Pertama, kata Faried, yakni tingginya rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya dengan mengabaikan egoisme individu. Nabi Ibrahim gigih menjalankan perintah Allah meskipun tidak sejalan dengan harapannya.

"Begitulah sejatinya kita menanamkan rasa tanggung jawab dalam keseharian sehingga berimplikasi positif terhadap bangsa dan negara. Egoisme pribadi dan kelompok harus ditepian untuk kepentingan bersama," papar Faried.

Kedua, tambah dia, tingginya sikap optimistis Nabi Ibrahim ketika ia bersama istri dan anaknya meninggalkan Palestina yang subur menuju tanah tandus, Mekkah. Peristiwa itu, kata dia, menginsyaratkan keberanian mengambil resiko meningalkan zona nyaman demi menghadapi tantangan. Hal itu salah satu cara yang harus ditempuh untuk meraih kemajuan.

Hikmah ketiga, kata dia, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kata dia, mencontohkan kerja sama yang apik di saat mengutarakan maksudnya hendak mengorbankan putranya atas perintah Allah. Nabi Ismail, kata dia, lapang dada meski akhirnya yang disembelih seekor domba.

"Pengabdian untuk bangsa dan negara tidak dapat menihilkan peran kerja sama. Kita harus saling mendukung berdasarkan kapabilitas dan kapasitas masing-masing," pungkas Ketua Umum PP Darud Da'wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle itu.

Editor : Kistyarini

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Sapi-sapi Ini Juga Ikut \"Kampanyekan\" WIranto-Hary Tanoe

JAKARTA, KOMPAS.com - Sehari menjelang Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah, Senin (14/10/2013), tiga ekor sapi terlihat di belakang Kantor DPP Hanura, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Badan seekor sapi tampak ditutupi spanduk dengan tulisan 'Hewan Qurban 2013 WIN-HT 2014 , Bersih, Peduli, Tegas'. Dua ekor lainnya hanya dikalungi papan dengan tulisan yang sama.

Sapi berwarna putih "berbaju" spanduk Wiranto-HT akan dilibatkan dalam seremoni penyerahan hewan kurban ditaruh di ruang terbuka. Semakin siang, sang sapi terlihat semakin gelisah, tak bisa diam sambil mengeluarkan suara. Penjaga sapi menduga, sapi itu kepanasan lantaran terik matahari menyengat. Si sapi kemudian tenang setelah disiram air. Setelah tubuhnya kering, lama kelamaan si sapi kembali gelisah.

"Dandanan" sapi-sapi kurban ini dengan spanduk dan papan bertuliskan "Wiranto-HT" ini bukan tanpa tujuan. Ketika hendak menyerahkan sapi kurban itu, Wiranto melihat spanduk yang dipasang di badan si sapi. Ia mengatakan, spanduk itu hanya untuk menyampaikan bahwa sapi itu sumbangan Hanura.

"Bukan berarti Win-HT kayak sapi. Jangan sampai dibalik-balik," seloroh Wiranto disambut tawa para elit Hanura.

"Mukanya enggak mirip toh?" kata Wiranto lagi, ketika mendekati sapi kurbannya.

Wiranto mengatakan, seperti makna berkurban, seluruh jajaran Hanura juga harus rela berkorban untuk memenangkan Hanura di pemilu legislatif dan HT-Win di Pilpres.

"Jika punya waktu, korbankan waktu, jika punya dana korbankan dana, dan jika punya pikiran, maka korbankan pemikiran," kata Wiranto.

Sementara itu, Hary Tanoe mengatakan, DPP Hanura menyerahkan satu ekor sapi ke masing-masing DPD untuk disembelih besok. DPP Hanura juga akan memotong sapi. Tentunya, kurban itu untuk menarik simpatik masyarakat.

Pada Idul Adha tahun ini, Partai Hanura menyumbangkan puluhan sapi untuk dikurbankan di Hari Raya Idul Adha, Selasa ( 15/10/2013 ). Agar diketahui masyarakat, sumbangan itu disampaikan di sela-sela acara peresmian pemasangan billboard bakal calon presiden Wiranto dan bakal calon wakil presiden Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP Hanura di Jakarta, Senin (14/10/2013). 

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Sejak Awal, Pemilihan Akil Jadi Hakim MK Dinilai Janggal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, ada kejanggalan dalam proses penetapan Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi untuk periode keduanya. Menurutnya, dipilihnya kembali Akil merupakan hal yang aneh karena adanya sejumlah laporan terkait dugaan suap yang dilakukannya.

"Persoalan main tunjuk bukan hanya terjadi untuk kasus Patrialis Akbar (hakim konstitusi) oleh Presiden, tapi juga DPR. DPR tanpa melakukan fit and proper test tiba-tiba memperpanjang masa jabatan Akil," ujar Refly, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (13/10/2013).

Akil menjabat sebagai hakim konstitusi sejak tahun 2008 melalui seleksi di DPRE. Masa jabatan Akil habis pada 16 Agustus 2013. Namun, masa jabatan itu diperpanjang oleh Komisi III DPR hingga tahun 2018 mendatang.

Pada bulan Maret 2013, Akil hanya ditanyakan kesediaannya ingin melanjutkan masa tugasnya atau tidak. Ketika itu, Akil menyanggupi kembali maju sebagai hakim konstitusi. Komisi III DPR pun sepakat untuk kembali mengajukan Akil. Menurut Refly, saat itu tidak ada proses penampungan masukan dari masyarakat. Akil dipilih tanpa mempertimbangkan kritik yang selama ini ditujukan kepada mantan politisi Partai Golkar tersebut.

"Kesalahan berikutnya adalah ketika AM dipilih jadi ketua MK, kenapa dia?" ujar Refly.

Setelah masa jabatannya diperpanjang, Akil terpilih memimpin MK pada tanggal 19 Agustus 2013, menggantikan Mahfud MD. Pemilihan Akil ini melalui proses pemilihan oleh semua hakim konstitusi. Refly mengaku heran dengan sikap para hakim konstitusi lainnya.

"Seharusnya bertahun-tahun mereka bersama AM, bisa merasakan dan mendengarkan keluhan masyarakat selama ini. Tidak mungkin mereka enggak paham kelakuannya?" ujarnya.

Ia menduga Akil dipilih menjadi Ketua MK karena sikapnya yang keras dan berani berhadapan dengan Sekretariat Jenderal. Para hakim konstitusi lain, katanya, memerlukan karakter Akil untuk menekan Setjen MK dalam memberikan fasilitas-fasilitas pribadi.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Bukti Transaksi Rp 20 Miliar untuk PKS Dibeberkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Yudi Setiawan, melalui pengacaranya, Fidel Angwarmasse, membeberkan bukti-bukti transaksi antara dirinya dengan tiga petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq dan Anis Matta. Bukti transaksi tersebut diklaim lebih dari Rp 20 miliar.

"Jadi dengan bukti ini, yang disampaikan Yudi (di pengadilan tipikor) bahwa ada uang diberikan pada PKS melalui Fathanah, Lutfi dan Anis Matta itu benar," kata Fidel di kantornya, Sabtu (12/10/2013).

Bukti yang dibeberkan ke hadapan media tersebut berupa bukti transfer rekening, cek, nota pembelian mobil, hingga bukti tulisan tangan yang ditandatangani Ahmad Fathanah. Selain itu, terdapat juga bukti dokumentasi berupa foto dan rekaman suara.

Dengan membeberkan bukti tersebut kepada media, Fidel mengaku kliennya ingin menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang hanya mengarang cerita. Bukti-bukti itu menurutnya sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Yudi telah bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah. Dalam kesaksiannya, Yudi mengaku memberikan sejumlah uang atas permintaan Luthfi maupun Fathanah. Dalam dakwaan, Yudi bersama Fathanah, dan Luthfi pernah bertemu untuk membahas proyek di Kementerian Pertanian, di antaranya proyek benih jagung dan kopi.

Fathanah disebut beberapa kali menerima uang dari Yudi karena memuluskan perusahaan Yudi memenangkan proyek itu. Namun dalam berbagai kesempatan, Luthfi menolak tudingan Yudi tersebut.

Luthfi dan Fathanah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Editor : Caroline Damanik

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Teriakan \"Koruptor\" Sambut Atut di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, Jumat (11/10/2013). Ketika tiba di Gedung KPK RI, Atut langsung diteriaki "koruptor" oleh para pengunjuk rasa yang telah ada sejak pagi.

"Koruptor, koruptor, koruptor,...." teriak para pendemo dari Untirta Movement Community.

Sementara itu, Atut hanya tersenyum. Setelah Atut memasuki Gedung KPK, para pendemo yang terdiri dari puluhan mahasiswa ini kembali menyanyikan yel-yel.

"Banten bukan Atut yang punya," ucap mereka.

Mereka juga membentangkan spanduk putih, bertuliskan "Save Banten dari politik dinasti. Tangkap dan adili Ratu Atut. Dukungan rakyat dan masiswa Banten untuk KPK RI, #save banten".

Seperti diketahui, hari ini KPK memeriksa Atut sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Atut sebelumnya juga telah dicegah berpergian ke luar negeri sejak Kamis (3/10/2013).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan pengusaha Tubagus Chaery Wardana alias Wawan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan di kediamannya, Rabu (2/10/2013) malam. Wawan adalah adik Atut sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Selain Wawan, KPK juga menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan advokat Susi Tur Andayani sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima uang Rp 1 miliar dari Wawan.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Luthfi: Fathanah Bukan Bendahara PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq membantah bahwa rekannya Ahmad Fathanah dijadikan Bendahara PKS. Hal itu dikatakan Luthfi ketika bersaksi untuk Fathanah dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

"Tidak benar (bendahara PKS). Saya tidak pernah tahu apa yang dia miliki, usaha apa, uang dari mana," jawab Luthfi ketika ditanya hakim anggota Joko Subagyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Luthfi mengenal Fathanah sebagai broker. Dia mengatakan bahwa Fathanah sering meminjam uangnya. Menurut Luthfi, Fathanah lah yang selalu berusaha mendekatinya.

"Dia selalu berusaha ingin bertemu saya, menghubungi saya," kata Luthfi.

Fathanah pernah dikira bendahara PKS oleh Mansyur selaku sales PT William Mobil dan sopir Luthfi yang bernama Nur Hasan. Hal ini karena Fathanah dekat dengan Luthfi dan beberapa kali membayar keperluan Luthfi. Uang yang diberikan oleh Fathanah dianggap Luthfi sebagai pembayaran utang.

Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Editor : Caroline Damanik

2:43 PM | 0 komentar | Read More

Anies Baswedan Sindir Iklan Gita Wirjawan

Peserta Konvensi Partai Demokrat, Anies Baswedan (tengah) berbincang bersama anggota Komite Bidang Program dan Acara Hinca Panjaitan (kiri), serta anggota Komite Konvensi Effendi Gazali sebelum mengikuti wawancara konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Selain Anies, tiga tokoh lainnya direncanakan akan mengikuti konvensi pada hari ini yaitu Endriartono Sutarto, Hayono Isman, dan Irman Gusman. | TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Paramadina, yang menjadi salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan, secara halus menyindir langkah peserta konvensi lainnya, Gita Wirjawan yang menampilkan dirinya sebagai model iklan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, apa yang dilakukan Menteri Perdagangan itu tak patut.

"Memang secara legal tidak bermasalah, tapi secara kepatutan, secara etika," kata Anies, saat mengisi diskusi tentang kepemimpinan, di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ketika dikonfirmasi tentang pernyataannya, Anies enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, pernyataan tersebut ia lontarkan untuk menunjukkan bahwa dirinya memegang etika.

"Saya ingin menunjukan kepada teman-teman di sini kalau saya pakainya standar yang tinggi," ucapnya.

Seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu, iklan Kemendag dengan model Gita terpasang di bus-bus Damri Bandara, layar besar di pinggir jalan, billboard, hingga di dalam kereta api. Berbagai hal dikampanyekan, salah satunya bangga menggunakan produk dalam negeri.

Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti melaporkan Menteri Perdagangan kepada Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Ray mencium adanya indikasi Gita sebagai peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat melakukan kampanye melalui iklan Kemendag.

Gita sendiri telah membantah dirinya berkampanye melalui iklan tersebut. Ia menyatakan, iklan-iklan itu telah dipasang jauh sebelum menjadi peserta konvensi. Gita beralasan, keputusan memasang foto dirinya dalam iklan tersebut untuk penghematan anggaran.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

2:43 PM | 0 komentar | Read More