Tjahjo: Pemerintah Harus Proaktif Bela TKI

Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi) DPR RI Tjahjo Kumolo mendesak pemerintah lebih proaktif dalam pembelaan warga negara Indonesia, termasuk TKI di Malaysia.

"Terkait dengan kasus penembakan TKI kita di Malaysia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam pembelaan WNI di Malaysia karena frekuensinya semakin meningkat," kata Tjahjo melalui perangkat komunikasi kepada ANTARA di Semarang, Jumat.

Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menegaskan, "Apa pun kewajiban negara/Pemerintah harus membela setiap warga negara di negara lain yang tertimpa kasus."

Pemerintah Indonesia, menurut dia, jangan terkendala solidaritas ASEAN. Apalagi hal ini menyangkut WNI, kehormatan dan harga diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjahjo juga meminta Kementerian Luar Negeri harus lebih aktif dan keras untuk membela TKI, termasuk tenaga kerja wanita (TKW), di luar negeri yang jumlahnya, baik legal maupun ilegal, sudah mencapai 6,5 juta orang.

Menurut Tjahjo, TKI yang diindikasi bermasalah pada pekerja informal dan sampai sekarang tercatat kurang lebih 39.000 kasus. Oleh karena itu, Pemerintah harus memprioritaskan hal tersebut.

"Seyogianya ditangani kasus per kasus, dan langkah-langkah penanganan pemerintah harus intens terkait dengan advokasi dan mengefektifkan penanganan TKI serta evaluasi terkait dengan moratorium harus serius," katanya menandaskan.

Percepatan pembuatan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di negara-negara lain, kata Tjahjo, harus diprioritaskan serius.

Pemerintah RI, kata dia, harus memanfaatkan program pengampunan dan pemutihan tehadap TKI. Di samping itu, koordinasi Kemenlu dan peran intelijen harus terpadu agar nasib dan nyawa TKI tidak terus jadi korban di sejumlah negara.

"Apa pun keselamatan warga negara kita harus dijamin oleh Pemerintah," demikian anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. (tp)

14 Sep, 2012

-
Source: http://id.berita.yahoo.com/tjahjo-pemerintah-harus-proaktif-bela-tki-104811247.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

6:06 PM | 0 komentar | Read More

Dahlan Bentuk "Talent Pool" Hindari Intervensi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN akan mengeluarkan Peraturan Menteri tentang "Talent Pool" atau "Executive Development System" (EDS), untuk menghindari intervensi dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara, khususnya saat pemilihan direksi.

Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat mengungkapkan, masing-masing BUMN nantinya akan memiliki "Talent Pool". Adapun "Talent pool" adalah wadah untuk calon-calon pemimpin BUMN di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi politik.

"Misalnya, orang sering bertanya itu direksi `back-up`-nya siapa. Jadi dengan adanya `talent pool` tidak akan ada begitu," tutur Wahyu saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

Artinya, direksi sebuah BUMN akan berasal dari internal BUMN itu sendiri. Kecuali di BUMN tersebut membutuhkan ahli nuklir, namun BUMN tersebut tidak dapat menyediakannya, sehingga dapat ditunjuk pihak swasta.

"Itu pun kita buat iklannya harus berdasarkan peraturan yang ada. Tidak seenaknya," ungkapnya.

Menurutnya, setiap BUMN melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) karyawan yang dinilai memiliki kompetensi untuk menjadi calon pemimpin. Selanjutnya, pegawai yang lolos uji kepatutan dan kelayakan tersebut ditempatkan dalam wadah tersebut.

"Setelah `pool` itu terkumpul, akan diserahkan kepada Kementerian BUMN dan dijadikan satu dengan seluruh BUMN," tuturnya.

Kemudian, Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi atas hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh BUMN. Bila hasil dari BUMN tersebut dinilai kurang kompeten, maka Kementerian BUMN akan mengirimkan ke `learning center`," imbuhnya.

"Diharapkan Oktober ini sudah selesai dilakukannya `Talent Pool` tersebut," paparnya.

Saat ini, BUMN yang memiliki "Talent Pool", antara lain PT Bank Mandiri, PT Pertamina Persero, serta BUMN yang memiliki kinerja bagus.

"Nantinya, akan ada Permen `Talent Pool` yang berisikan bagaimana membentuk `talent pool`," terangnya.

Ia menegaskan, Permen "Talent Pool" akan lebih terstruktur seperti layaknya Buku Biru, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti bukan bahasa hukum, serta terkonsep.

"Kalimatnya manual, bukan bahasa hukum. Bahasa hukum itu tergantung siapa yang membacanya. Tulisan menteri itu cuma ada di `cover letter`," ucapnya. (tp)

14 Sep, 2012

-
Source: http://id.berita.yahoo.com/dahlan-bentuk-talent-pool-hindari-intervensi-104216824.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:56 PM | 0 komentar | Read More

Lahan Kedelai di Indonesia Terus Menciut Digeser Jagung & Sawit

Jakarta - Produksi kedelai Indonesia cenderung menurun karena lahannya semakin menciut. Sebagian besar lahan kedelai dikonversi menjadi lahan jagung dan sawit.

Merujuk pada kondisi ini, pakar pertanian Bustanul Arifin mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami Dekedelaisasi.

"Saya menyebutnya ini dekedelaisasi. Produksi kedelai turun, luas lahan turun, daya saing ancur," kata Bustanul di acara Diskusi Pertanian Berkelanjutan, di Jalan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/12).

Arifin menjelaskan pada tahun 1992, lahan kedelai di Provinsi Lampung saja mencapai 900 ribu hektar. Seiring dengan berjalannya waktu, lahan kedelai semakin menyusut tergerus oleh alih fungsi lahan, hanya tersisa 70 ribu hektar..

"Tahun 1992, di Lampung itu ada 900 ribu hektar, Lampung saja loh. Di Indonesia sekitar 1,8 juta hektar. Hari ini di Lampung hanya ada 70 ribu hektar, diganti jagung lalu diganti sawit," paparnya.

Ia mencatat total impor kedelai dan produk olahannya mencapai 5 juta ton, terdiri dari 2 juta ton biji kedelai dan 3 juta ton bungkil kedelai dan jumlah sedikit untuk minyak kedelai. "Ini serius, sangat serius jika pemerintah tidak segera menyikapinya," imbuhnya.

(zul/hen)

14 Sep, 2012

-
Source: http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/590259/s/236bad9b/l/0Lfinance0Bdetik0N0Cread0C20A120C0A90C140C1731280C20A199530C40Clahan0Ekedelai0Edi0Eindonesia0Eterus0Emenciut0Edigeser0Ejagung0Esawit/story01.htm
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:52 PM | 0 komentar | Read More

Istri Gita Wirjawan Ikut Jualan Kerajinan RI di Milan

Jakarta - Pemerintah makin gencar menggaet para pelaku usaha produsen kerajinan dalam negeri untuk mempromosikan produknya hingga ke luar negeri.

Baru-baru ini, Kementerian Perdagangan bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) mengikuti pameran kerajinan terbesar MACEF di Milan, Italia. Sebanyak 20 perusahaan kerajinan lokal diboyong.

Ketua Dekranas Bidang Pameran dan Kerja Sama Luar Negeri Yasmin Wirjawan yang juga istri Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, memimpin rombongan perusahaan lokal yang mengikuti pameran yang berlangsung 6-9 September 2012 lalu.

"Indonesia, dengan keanekaragaman budaya, keindahan alam serta kreativitas masyarakatnya, telah mampu menghasilkan produk kriya berkualitas tinggi dengan bahan baku dan proses yang alami sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Perempuan Indonesia khususnya di daerah-daerah juga berperan dominan dalam proses kreatif pembuatan produk kriya," kata Yasmin dalam siaran pers yang dikutip, Jumat (14/9/2012).

Dalam pameran tersebut, Indonesia membuka paviliun bernama 'Rumah Indonesia'. Harapan Indonesia mengikuti pameran MACEF kali ini untuk dapat mengangkat citra produk kerajinan Indonesia sekaligus meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa khususnya Italia.

Pameran ini diikuti oleh 1.570 peserta. Jumlah ini menurun dibandingkan penyelenggaraan Januari 2012 yaitu 1.877 perusahaan. Pengunjung pameran ini mengalami penurunan disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Eropa dan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat Eropa.

Produk yang dijual antara lain adalah kain songket, batik, dan juga bahan dasar logam, anyaman (rotan), tekstil, kaca, batu, kulit, dan serat alam/kayu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selama pameran berlangsung tercatat telah terjadi transaksi trial order senilai 10.500 euro untuk produk handbag and clutch dari buyer Italia dan kontrak dagang US$ 300.000 untuk pengiriman green coffee bean ke Trieste, Italia yang dimulai pada Maret 2013. Selain itu tercatat juga transaksi on the spot lebih dari 2.000 euro untuk produk kain tenun, tas tangan & clutch, basket & box, laptop case & pen case.

(dnl/wep)

14 Sep, 2012

-
Source: http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/590259/s/236bad98/l/0Lfinance0Bdetik0N0Cread0C20A120C0A90C140C1722530C20A199340C10A360Cistri0Egita0Ewirjawan0Eikut0Ejualan0Ekerajinan0Eri0Edi0Emilan/story01.htm
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:52 PM | 0 komentar | Read More

Anggota DPR Geram Ada 170 Truk BBM Tidak Sampai SPBU

Jakarta - Menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), sebanyak 170 truk pengangkut BBM dilaporkan diselundupkan dan tidak sampai ke SPBU. Kondisi ini tak boleh dibiarkan.

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, pihaknya bakal meminta Menteri ESDM Jero Wacik untuk segera mengevaluasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian (TKP4) BBM.

"Itu ngawur, kalau dibiarkan begini bisa bubar. Menteri ESDM harus segera evaluasi kinerja TKP4 BBM secepatnya," kata Satya ketika dihubungi detikFinance, Jumat (14/9/2012).

Dikatakan Satya, dengan adanya temuan tersebut, kinerja TKP4 BBM patut dipertanyakan. Pasalnya tim tersebut harusnya mengawasi BBM subsidi tidak hanya sampai depo atau SPBU tetapi juga harus dapat memastikan BBM subsidi telah sampai kepada yang berhak.

"Melihat temuan ini, ngawur sekali, di mana koordinasinya? Kan di dalam tim itu ada BPH Migas, Pertamina, Polisi, dan TNI. Ini terlihat mereka bekerja sendiri-sendiri, yang satu bilang tanggung jawabnya hanya sampai depo, setelah itu bukan tanggung jawabnya lagi, yang satu hanya menyalahkan," ucapnya.

Satya meminta Menteri ESDM secepatnya mengevaluasi kinerja tim TKP4 BBM kalau perlu menambah dengan instansi lainnya seperti dari Kementerian Dalam Negeri.

"Pasalnya banyak dugaan pelaku pencurian minyak BBM juga dilindungi aparat daerah, jadi perlu tambahan tim seperti Satpol PP untuk mengawasi para pejabat-pejabat atau pegawai pemerintahan juga, tapi yang terpenting antar satu tim fungsi masing-masing harus dijalankan jangan hanya melempar kesalahan," tegasnya.

(rrd/dnl)

14 Sep, 2012

-
Source: http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/590259/s/236bad96/l/0Lfinance0Bdetik0N0Cread0C20A120C0A90C140C173810A0C20A199780C10A340Canggota0Edpr0Egeram0Eada0E170A0Etruk0Ebbm0Etidak0Esampai0Espbu/story01.htm
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:52 PM | 0 komentar | Read More

KPK Sudah Periksa Rutan Polisi Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Sumber Tempo di Polisi Militer Kodam Jaya Guntur (Pomdam), Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, mengaku tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah beberapa kali berkunjung untuk melihat kondisi rumah tahanan milik Pomdam. Seperti diketahui, KPK akan meminjam Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk menampung para tahanan KPK.

"Mereka sudah lihat kondisi rutan kami, ya memang bangunan rutan kami sudah lama," kata sumber yang tak mau menyebutkan namanya saat ditemui Tempo, Jumat, 14 September 2012, di Markas Pomdam Jaya Guntur.

Menurut dia, bangunan rutan memiliki bentuk yang mirip rumah. Atap rutan juga terbuat dari genting yang disusun seperti rumah biasa. Jadi dapat dikatakan, secara kualitas bangunan, rutan bisa ditembus kabur para tahanan.

Pihak Pomdam pun meminta KPK, jika masih ingin meminjam Rutan, agar merenovasi atau bahkan membangun rutan baru yang lebih modern demi keamanan para tahanan. "Karena kalau tahanan KPK kabur, kami tak berani bertanggung jawab," katanya.

Menurut dia, pihak KPK pun sudah menyetujui anggaran permintaan Pomdam ini. Namun sumber Tempo ini belum tahu apakah KPK akan membangun rutan baru atau merenovasi rutan lama.

INDRA WIJAYA

Berita Terpopuler:

Aktris Film Anti-Islam Innocence of Muslims Trauma

Pidatonya Disorakin, Ahok Cuek

Motif di Balik Film Anti-Islam Innocence of Muslim

Ratna Listy: Suami Selingkuh? Silahkan

Innocence of Muslims Didanai 100 Donatur Yahudi?

14 Sep, 2012

-
Source: http://id.berita.yahoo.com/kpk-sudah-periksa-rutan-polisi-militer-102815453.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:46 PM | 0 komentar | Read More

Aset Jaya Komara, Bos Koperasi Langit Biru, Disita

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia kembali menyita aset milik pemilik Koperasi Langit Biru, almarhum Jaya Komara. Aset yang disita yakni 10 petak sawah di Kuningan, Jawa Barat dan polis asuransi senilai Rp 640 juta.

"Pengembangan proses penyidikan dengan penyitaan aset milik almarhum berupa sawah 10 petak di Kuningan dan polis senilai Rp 640 juta," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar kepada wartawan di kantornya, Jumat, 14 September 2012.

Tersangka penggelapan dana nasabah Koperasi Langit Biru ini meninggal kemarin. Tidak biasanya saat sholat subuh, pria ini tidak terlihat beraktivitas. Saat didekati, Jaya Komara yang disangka masih tertidur nyatanya sudah tewas.

Boy mengatakan, dugaan sementara Jaya meninggal karena serangan jantung. "Otopsi sementara, ada pembesaran volume jantung hingga dua kali lipat dari ukuran normal," ujar Boy. Adapun, surat resmi hasil otopsi, kata Boy, belum diterima Markas Besar Polri.

Jaya dan istrinya, ditangkap dalam pelarian mereka di Purwakarta, Jawa Barat pada 26 Juli 2012 lalu. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan yang --menurut perhitungan kepolisian-- mencapai Rp 6 triliun.

Selain pidana penipuan, Jaya dan istrinya diduga telah melanggar izin usaha koperasi yang hanya berstatus serba usaha. Jaya yang telah menjalani masa tahanan selama 50 hari ini, juga sedang  menjalani sidang gugatan perdata dari sekitar 4.000 nasabahnya.

AYU PRIMA SANDI

Berita Terpopuler:

Aktris Film Anti-Islam Innocence of Muslims Trauma

Pidatonya Disorakin, Ahok Cuek

Motif di Balik Film Anti-Islam Innocence of Muslim

Ratna Listy: Suami Selingkuh? Silahkan

Innocence of Muslims Didanai 100 Donatur Yahudi?

14 Sep, 2012

-
Source: http://id.berita.yahoo.com/aset-jaya-komara-bos-koperasi-langit-biru-disita-102755790.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:46 PM | 0 komentar | Read More

Perwira Polisi Saksi Simulator SIM, Mangkir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan empat saksi yang dipanggil dalam kasus suap proyek simulator alat uji surat izin mengemudi (SIM) belum juga hadir hingga sore ini. "Belum ada konfirmasi ketidakhadiran mereka," kata Johan Budi S.P, juru bicara KPK, di kantornya, Jumat, 14 September 2012. 

KPK memanggil empat saksi dari kepolisian untuk hadri dalam pemeriksaan hari ini. Tiga saksi di antaranya adalah perwira menengah, yaitu Ajun Komisaris Edith Yuswo Widodo, Komisaris Setya Budi, Komisaris Besar Budi Setiyadi, serta pegawai Polri, Suyatim. 

Johan mengatakan keempat saksi tersebut bakal dipanggil kembali pekan depan bila ternyata mangkir. Komisi masih menunggu kedatangan mereka hingga petang ini. "Penjadwalan ulang akan dilakukan karena kami membutuhkan keterangan yang bersangkutan," ujarnya.

Keempat saksi bakal dimintai keterangan ihwal keterlibatan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, tersangka dalam kasus ini. Djoko, yang juga mantan Gubernur Akademi Kepolisian, diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek berbiaya Rp 196 miliar itu hingga negara rugi Rp 100 miliar.

KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, yaitu Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo serta dua pengusaha, yakni Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto.

Johan menegaskan Didik maupun Djoko belum dimintai keterangan hingga saat ini. KPK kemungkinan memeriksa Didik di Rumah Tahanan Markas Komando Brigadir Mobil, Kelapa Dua, tempat ia ditahan. "Pemeriksaan bisa dilakukan di tahanan," ucapnya.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler:

Aktris Film Anti-Islam Innocence of Muslims Trauma

Pidatonya Disorakin, Ahok Cuek

Motif di Balik Film Anti-Islam Innocence of Muslim

Ratna Listy: Suami Selingkuh? Silahkan

Innocence of Muslims Didanai 100 Donatur Yahudi?

14 Sep, 2012

-
Source: http://id.berita.yahoo.com/perwira-polisi-saksi-simulator-sim-mangkir-102933279.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:46 PM | 0 komentar | Read More

KPU Apresiasi Usul Pemerintah Soal Pilkada Serentak

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengapresiasi usul dari pemerintah tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak dalam dua grup besar pada 2015 dan 2018.

"Kami mengusulkan bagaimana jika usulan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2015 bisa dimundurkan hingga 2016," kata Husni Kamil Manik pada "Focus Group Discussion: Menyoal Penyelenggaraan Pilkada yang Berkaitan dengan Pemilu 2014" di Fraksi Partai Golkar DPR RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pertimbangannya pada 2014 KPU menyelenggarakan legislatif dan pemilu presiden dimana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilantik pada Oktober 2014.

Pemerintah daerah, kata dia, masih akan menunggu dan mencermati program kerja dan arah kebijakan presiden yang baru terpilih disosialisasikan ke daerah, padahal di daerah APBD sudah disahkan pada akhir tahun.

"Para kepala daerah masih akan menunggu dan mencermati program kerja dan arah kebijakan presiden yang baru terpilih," katanya.

Menurut dia, jika pemerintah mengusulkan akan mengundurkan pelaksanaan pilkada pada 2014 menjadi pilkada serentak pada 2015, kalau memungkinkan lebih baik dilaksanakan pada 2016.

Dengan demikian, pemerintah daerah masih bisa mengalokasikan usulan anggaran penyelenggaraan pilkada pada 2015.

"Jika pelaksanaan pilkada serentak didiselenggarakan pada 2016 maka konsolidasi partai politik juga akan lebih baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dojermansyah Johan menyampaikan usulan, soal opsi pilkada pada 2014 yang pelaksanaannya secara serentak yakni dipercepat pada Oktober 2013 atau ditunda hingga 2015.

"Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pilkada pada 2014 dipercepat atau ditunda, agar KPU bisa lebih sungguh-sungguh dan fokus mempersiapkan seluruh tahapan pengelenggaaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden," kata Dojermansyah.

Menurut dia, jika pilkada 2014 dipercepat maka akan ada sebanyak 43 pilkada pada 2014 ditambah pilkada pada 2013 sehingga seluruhnya menjadi 154 pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada Oktober 2013.

Jika pilkada 2014 ditunda pada 2015, menurut dia, maka ada 279 pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak.

Usulan ini, menurut Djohermansyah, masih akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah, DPR RI dan pihak terkait lainnya dalam upaya percepatan pembahasan perubahan UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pilkada secara serentak dengan pertimbangan efisiensi waktu, anggaran, dan tugas KPU," katanya.

Djohermansyah menambahkan, jika opsinya pemilu serentak pada 2015, maka pemerintah mengusulkan dalam dua grup besar yakni pada 2015 sebanyak 279 pilkada kemudian pada 2018 sebanyak 244 kepala daerah.

Akhir masa jabatan kepala daerah yang pilkadanya akan diselenggarakan secara serentak tidak sama, menurut dia, agar akhir masa jabatannya menjadi sama maka pemerintah akan menugaskan pejabat pegawai negeri sipil atau kepala daerah yang bersangkutan untuk menjadi penjabat sementara (pjs) kepala daerah sampai batas waktu pelaksanaan pilkada serentak.

"Pada masa transisi ini konsekuensinya akan ada pejabat pegawai negara sipil dan kepala daerah yang akan menjadi pjs kepala daerah, dengan masa tugas dari sekian bulan hingga hampir dua tahun," katanya. (tp)

14 Sep, 2012

-
Source: http://id.berita.yahoo.com/kpu-apresiasi-usul-pemerintah-soal-pilkada-serentak-102209764.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:46 PM | 0 komentar | Read More

Tahanan KPK di Guntur Akan Dikurung Dinding Tebal

TEMPO.CO, Jakarta - Meski saat ini secara umum kondisi Rumah Tahanan Polisi Militer TNI di Guntur belum memadai, ada ruang penjara VVIP yang bisa digunakan KPK. »Jika kebutuhan KPK mendesak, kami ada ruang khusus," kata sumber Tempo di Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam) Guntur, Jumat, 14 September 2012.

Dari pengamatan Tempo, ruang penjara ini memiliki tingkat keamanan cukup baik. Dinding di sekelilingnya ekstra tebal, yakni mencapai 30 sentimeter. Sayangnya, Pomdam hanya punya empat ruang penjara VVIP macam ini.

Menurut sumber Tempo, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya sudah mengumumkan rencana peminjaman rutan untuk tahanan koruptor. Tapi belum banyak persiapan yang dilakukan sampai saat ini. »Kami belum tahu siapa yang mau dikirim ke sini dari KPK," katanya.

Peminjaman penjara militer ini adalah kesepakatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Mabes Tentara Nasional Indonesia. Nota kesepakatan soal ini sudah diteken Ketua KPK Abraham Samad dan Panglima TNI Agus Suhartono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Kamis, 13 September 2012.

"Alasannya karena rumah tahanan cabang KPK sudah penuh. Kemudian ada ruangan di rumah tahanan di Kodam Jaya yang kosong, maka peluang itu KPK manfaatkan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Alasan lain, kata Johan, Rutan Kodam Jaya berada berdekatan dengan kantor KPK, di sekitar kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

INDRA WIJAYA

Berita Terpopuler:

Aktris Film Anti-Islam Innocence of Muslims Trauma

Pidatonya Disorakin, Ahok Cuek

Motif di Balik Film Anti-Islam Innocence of Muslim

Ratna Listy: Suami Selingkuh? Silahkan

Innocence of Muslims Didanai 100 Donatur Yahudi?

14 Sep, 2012

-
Source: http://id.berita.yahoo.com/tahanan-kpk-di-guntur-akan-dikurung-dinding-tebal-102809248.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

5:46 PM | 0 komentar | Read More